60 Persen MoU Helsinki Belum Terealisasi, Pembangunan Aceh Stagnan
Suhendra Hadikuntono (kanan), bersama Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haythar
JAKARTA — Pengamat intelijen senior, Suhendra Hadikuntono mengungkapkan, hingga 15 tahun penandatanganan perjanjian damai RI-GAM, ada 60 persen butir dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang hingga kini belum terealisasikan.
Antara lain soal suku bunga, migas, dan lain-lain. Karenanya, pembangunan di Aceh masih relatif stagnan atau jalan di tempat.
Suhendra menyampaikan hal itu untuk mempertanyakan Tim Percepatan Implementasi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang diketuai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, yang hingga lebih dari tiga bulan sejak dibentuk tidak terlihat kinerjanya.
“Bahkan satu kalimat pun tak ada yang dibahas,” ujar Suhendra Hadikuntono yang juga pemegang amanat dari Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haythar terkait percepatan implementasi MoU Helsinki di Jakarta, Minggu (26/4).
Perjanjian damai atau MoU Helsinki ditandatangani oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2006. MoU ini mengakhiri konflik bersenjata di Aceh antara GAM dan Pemerintah RI selama lebih 30 tahun.
Namun hingga lebih dari 15 tahun setelah ditandatangani, masih banyak butir-butir MoU Helsinki yang belum dilaksanakan.
Presiden Joko Widodo kemudian menunjuk Kepala Kantor
Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Tim Percepatan Implementasi MoU Helsinki pada 13 Februari 2020 usai bertemu tim dari Aceh yang dipimpin Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haythar.
Saat itu Presiden Jokowi menugaskan Moeldoko agar dalam tiga bulan ke depan selesai.
Moeldoko, saat itu, mengatakan dalam waktu tiga bulan ke depan, ia akan berupaya menjalin koordinasi dengan tim dari Aceh. Koordinasi ini diperlukan agar menemukan formula dan solusi menyangkut harapan masyarakat Aceh.
“Dalam tiga bulan ke depan sudah ada formula-formula yang bisa menjadi solusi. Kami akan bekerja intensif dengan tim dari Aceh. Kita bersama-sama untuk membuat langkah-langkah,” ujar eks Panglima TNI itu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.
