Dilantik Malam Hari, Safaruddin-Zaman Ahli Resmi Jabat Bupati dan Wakil Bupati Abdya
Infoaceh.net, BLANGPIDIE – Gubernur Aceh Muzakir Manaf, melantik Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) periode 2025-2030, Safaruddin – Zaman Akli, dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) di gedung dewan setempat, Ahad malam (16/2/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya kebersamaan dalam membangun daerah, mengingat tantangan besar yang dihadapi Aceh, yaitu pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
“Untuk membangun daerah, kita perlu kebersamaan. Dengan bersama, cita-cita kita bisa tercapai,” ujar Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf.
Ia mengungkapkan, meskipun Otonomi Khusus (Otsus) Aceh berkurang, masih banyak peluang lain yang dapat dimanfaatkan, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam seperti penjualan karbon yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
“Saya yakin, meskipun Otsus berkurang, negara luar mengincar karbon kita. Ini peluang besar untuk membangun Aceh,” lanjutnya.
Mualem mengungkapkan kebijakan strategis untuk memperbaiki perekonomian Aceh, terutama melalui pengembangan sektor industri.
Gubernur mengatakan jika di Langsa dan Aceh Utara akan dibangun pabrik rokok. Sementara Kawasan Ekonomi Khusus Aceh Utara akan dihidupkan kembali.
“Dengan ini, kami berharap 80 persen pengangguran bisa terserap tenaga kerja,” ujar Mualem.
Gubernur juga merencanakan pengadaan kapal penyeberangan dari Lhokseumawe ke Pulau Penang, Malaysia, untuk membawa hasil alam Aceh ke luar negeri.
Mualem menambahkan, prioritas utama dari pemerintahannya adalah mengurangi angka pengangguran, terutama di kalangan lulusan universitas dan SMK.
Untuk itu, Gubernur bersama Bupati dan Wakil Bupati Abdya berencana untuk melibatkan lebih banyak investor dalam program pembangunan daerah.
Gubernur Aceh juga memberikan beberapa pesan penting lainnya kepada Safaruddin dan Zaman Akli, yaitu untuk memperkuat kerja sama antara eksekutif dan legislatif, menjaga keharmonisan hubungan, serta memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat mengutamakan kesejahteraan rakyat.
