IKADIN Aceh Desak Pemerintah dan DPR Prioritaskan Kesejahteraan Hakim
Infoaceh.net, Banda Aceh — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Provinsi Aceh Safaruddin SH MH mendesak Pemerintah dan DPR RI agar segera merespon protes para hakim yang menuntut kesejahteraan dalam menjalankan tugasnya.
Menurut Safar, protes ini penting direspon, karena jika tidak maka akan berdampak luas pada penegakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tangan hakimlah peraturan perundang-undangan yang dilahirkan di negeri ini bisa bernilai untuk dipatuhi rakyat.
“Kami mendesak agar Pemerintah dan DPR serius merespon protes para Hakim yang menuntut kesejahteraan, bagaimana keadilan dapat tegak jika pemberi keadilan itu sendiri bermasalah dengan keadilannya dalam menjalankan tugasnya yang sangat berat karena harus bertanggung jawab bukan hanya kepada negara tapi juga kepada Tuhan, dan dengan palu hakimlah hukum yang dibuat di negara ini bisa ditegakkan,” kata Safar, Senin (14/10/2024).
Beberapa hal penting yang menjadi perhatian mengapa kesejahteraan hakim ini perlu dijaga yaitu terkait dengan independensi hakim. Dimana, para hakim harus bebas dari tekanan, baik dari pihak luar maupun kepentingan pribadi.
Jika kesejahteraan mereka terjamin, mereka tidak akan tergoda oleh suap atau tekanan dari pihak tertentu.
Dengan demikian, kata Safar, keputusan yang mereka ambil bisa benar-benar adil dan independen. Kemudian, peningkatan kualitas penegakan hukum dengan kesejahteraan dalam menjalankan tugasnya hakim dapat bekerja dengan fokus dan profesional.
Mereka bisa lebih berkonsentrasi pada tugasnya dalam menegakkan hukum tanpa khawatir tentang masalah keuangan pribadi. Ini akan berdampak langsung pada kualitas keputusan yang mereka buat.
Pemenuhan hak kesejahteraan tersebut juga untuk mencegah korupsi dalam sistem peradilan karena ketika kebutuhan dasar hakim terpenuhi, risiko penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di kalangan hakim bisa diminimalisir.
Negara berkewajiban memastikan hakim tidak berada dalam posisi di mana mereka harus mencari keuntungan pribadi yang merugikan keadilan. Dampak dari pemenuhan hak tersebut juga untuk menjaga integritas sistem peradilan karena Hakim yang sejahtera lebih cenderung mempertahankan integritas mereka dalam menjalankan tugas.
