Kemensos Pastikan Tambah Anggaran dan Fasilitas Untuk Aceh Besar
JAKARTA — Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto diterima secara khusus oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Robben Rico di ruang kerjanya di Kemensos RI, Jum’at (12/5/2023).
Secara terbuka Robben Rico mengapresiasi Pj Bupati Aceh Besar yang begitu peduli dengan permasalahan dan dinamika sosial kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
Untuk itu ia memastikan akan menambah anggaran melalui fasilitas yang ditalangi Kemensos, terutama di Aceh Besar.
Tahun anggaran 2022, Kemensos telah memberikan bantuan khusus untuk Aceh Besar, seperti biaya untuk ‘rehab rekon’ rumah warga yang dihantam puting beliung, serta beberapa fasilitas lain.
Dalam pertemuan itu, Dirjen Robben Rico menyatakan, akan menambah kuota penerima PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Aceh Besar, hingga tercover untuk mereka yang memang berhak menerima, namun belum masuk list secara nasional.
Dirjen juga menyatakan pihak Kemensos akan melakukan pengisian buffer stock untuk empat lumbung KSB (Kampung Siaga Bencana) di Aceh Besar. Selain itu, Kemensos juga akan membentuk KSB di Pulo Aceh.
“Alhamdulillah, Pak Dirjen menyatakan komitmen kuatnya untuk Aceh Besar, dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan sangat kekeluargaan itu. Ini langkah baik untuk menjawab tantangan permasalahan sosial di Aceh Besar,” kata Iswanto, yang dalam pertemuan itu didampingi Kadis Sosial Aceh Besar Bahrul Jamil dan Kepala Bappeda Rahmawati.
Tak hanya sebatas tambahan di atas, Dirjen Linjamsos juga menyatakan komitmennya untuk melakukan program Rehab Rumah Sehat Sejahtera di Aceh Besar, pengadaan rescue boat untuk Pulo Aceh, untuk kelancaran mobilitas bantuan kedaruratan ke Kecamatan Pulo Aceh. Selain itu juga ada Pogram Pahlawan Ekonomi Nusantara.
“Intinya, Kemensos akan menambah anggaran secara signifikan untuk Aceh Besar, melalui program mereka. Semua itu kita usulkan dalam bentuk usulan yang konprehensif, hingga Pak Dirjen langsung menyetujuinya,” tutur Iswanto.
Dalam kesempatan itu Dirjen Linjamsos meminta agar program di Kabupaten/Kota disusun secara terintegrasi dan tidak parsial.
