Ketua DPRA Minta Menteri ESDM Cabut Surat yang Mereduksi Kewenangan Aceh

Dia mengatakan UUPA merupakan produk hukum yang sah dan berlaku sesuai dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya, UU Nomor 11/2009 tersebut juga merupakan solusi bagi konflik bersenjata di Aceh.

“Undang-undang ini merupakan turunan dari perjanjian damai yang kita kenal dengan perjanjian MoU Helsinki, karena itu pengingkaran terhadapnya merupakan perbuatan yang melawan konstitusi (makar) dan juga merupakan musuh perdamaian,” kata Pon Yaya.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, Pon Yaya mengatakan DPRA akan segera melakukan rapat bersama Pemerintah Aceh.

“Kita juga akan meminta Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM untuk mencabut surat yang mereduksi kewenangan Aceh sebagaimana disebutkan dalam UUPA secara tegas dan sangat jelas, terutama Pasal 156 dan Pasal 165,” pungkas Pon Yaya. (IA)