Kombes Muhammad Setyobudi Dwiputro Jabat Ketua Satgas Saber Pungli Aceh
BANDA ACEH — Serah terima jabatan (Sertijab) Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Aceh dari Kombes Pol Kalingga Rendra Raharja kepada Kombes Pol Muhammad Setyobudi Dwiputro digelar pada Selasa (11/4/2023) di Ruang Rapat Itwasda Polda Aceh.
Kalingga Rendra Raharja menyampaikan bahwa di masa kepemimpinannya telah melakukan 26 operasi tangkap tangan (OTT) di tingkat kabupaten/kota dengan sebanyak 44 orang beserta barang bukti senilai Rp 11.385.000 berhasil diamankan.
“Terlaksana tugas pemberantasan tentunya akan meningkatkan kemajuan pembangunan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Semoga kedepannya dapat bekerja dengan baik dan penuh dedikasi serta loyalitas yang tinggi,” ujar Kalingga.
Di sisi lain, Kombes Pol Muhammad Setyobudi Dwiputro memperkenalkan dirinya sebagai Ketua UPP yang baru.
Ia berharap kehadirannya mendapatkan dukungan dari tim dalam memberantas Pungli di Aceh.
“Salam perkenalan dari saya selaku ketua baru, mohon doa, dukungan, dan kerjasamanya. Sehingga apa yang kita harapkan dapat terlaksana,” katanya.
Seperti yang diketahui, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan pergantian Irwasda Polda Aceh.
Mutaai tersebut tertuang dalam Surat Telegram (ST) Kapolri dimana jabatan Irwasda Polda Aceh yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Kalingga Rendra Raharja kini diganti oleh Kombes Pol Muhamad Setyobudi Dwiputro yang sebelumnya sebagai Irbidjemensdm I Itwil II Itwasum Polri.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh yang diwakili oleh Kabag Program dan Humas Mahyadi menghadiri kegiatan ini bersama seluruh perwakilan Pokja Satgas Saber Pungli Provinsi Aceh.
Usai prosesi sertijab, Mahyadi mengatakan pihaknya akan terus konsisten dalam mendukung pencegahan praktek pungutan liar di Aceh.
Pergantian tampuk kepemimpinan ini merupakan hal yang biasa, yang terpenting menurutnya adalah komitmen bersama dalam mencegah praktek pungutan liar yang kerap terjadi pada proses pelayanan publik di instansi pemerintah.
“Yang terpenting adalah komitmen dan tanggung jawab bersama dalam pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera,” ujar Mahyadi. (IA)
