Legalkan Zina, ICMI Aceh Kecam Penyediaan Alat Kontrasepsi di Sekolah
INFOACEH.NET, BANDA ACEH — Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Aceh mengecam penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar di sekolah. ICMI Aceh juga mendorong semua ormas Islam untuk menolak ketentuan penyediaan alat kontrasepsi di sekolah.
Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 itu bersifat liberal, seluler dan kapitalisme. Ketentuan ini seperti melegalkan zina dan tidak cocok untuk di Aceh yang mengedepankan syariat Islam.
“Kita mesti kecam dan tolak pelaksanaan ketentuan ini. Bukan itu saja, kita pun perlu ajak dan dorong kawan-kawan ormas Islam untuk menolak dan menguji materil (judicial review) ketentuan itu ke Mahkamah Agung,” ungkap Saifuddin Rasyid, Bendahara ICMI Aceh, Dosen UIN Ar-Raniry yang juga Imam Besar Masjid Tungkop Aceh Besar, Kamis (8/8).
Pernyataan di atas mengemuka sebagai pada rapat Kamisan (rapat Kamis sore) Majelis Pengurus Wilayah ICMI Aceh yang dipimpin Ketua (Dr Taqwaddin) didampingi Sekretaris (Prof Rajuddin) dan dihadiri Sekretaris Penasihat serta puluhan Pengurus Wilayah. Rapat Kamis sore ini dilaksanakan di Kuala Village Restoran, Syiah Kuala, Banda Aceh.
Prof Rajuddin, Sekretaris ICMI Aceh yang juga ahli serta Subspesialis Kesehatan Reproduksi menyatakan ketentuan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak sekolah adalah tidak sesuai dengan moral bangsa ini yang menganut Pancasila.
Begitu pula halnya dengan pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak sekolah adalah ketentuan “aneh”yang seakan melegalkan zina.
“Ketentuan ini sangat sekuler. Tidak sesuai dengan budaya bangsa kita,” kecam Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) yang juga dokter ahli kandungan pada RSUDZA Banda Aceh.
Beberapa tokoh perempuan yang juga Pengurus ICMI Aceh menyampaikan pendapat mengecam keras lahirnya regulasi tersebut.
“Kita prihatin dan miris dengan klausul tersebut. Mau dibawa kemana generasi ini. Ketentuan itu jauh sekali dari nilai-nilai syariah dan budaya bangsa kita. Ketentuan itu mesti dicabut,” kecam Naimah Hasan, Wakil Ketua ICMI Aceh yang juga mantan Anggota MPR RI.
