Pemerintah Aceh Bertanggung Jawab Terhadap Pengembangan LKS Agar Sesuai Prinsip Syariah

BANDA ACEH — Keberadaan bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh saat ini dinilai sejumlah kalangan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usaha dan aktivitas bisnisnya.

Terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Aceh menjadi pihak yang harus ikut bertanggung jawab terhadap pengembangan LKS agar sesuai prinsip syariah.

Hal itu ditegaskan dalam Pasal 50 ayat 1 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Pengamat Kebijakan Publik Aceh Dr Nasrul Zaman ST MKes mengatakan, dalam Qanun LKS telah sangat jelas diamanatkan Pemerintah Aceh bertanggung jawab terhadap pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di wilayah Aceh.

Menurutnya, ini tentu berbanding terbalik dengan keinginan Pemerintah Aceh saat ini untuk melakukan revisi Qanun LKS dan membuka peluang kembalinya bank konvensional beroperasi lagi di Aceh, sebagaimana surat Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Diketahui, dalam upaya untuk merevisi Qanun LKS ini, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki juga sudah menyurati DPRA beberapa bulan lalu agar segera dilakukan pembahasan.

Permintaan untuk merevisi Qanun LKS sebagaimana disampaikan dalam surat pengantar Pj Gubernur Aceh Nomor 188.34/17789 yang berisi Rancangan Qanun tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Surat pengantar permintaan revisi Qanun LKS itu ditandatangani langsung oleh Achmad Marzuki, yang dikirimkan kepada Ketua DPRA pada 26 Oktober 2022 atau setelah tiga bulan lebih Achmad Marzuki menjabat Pj Gubernur Aceh.

“Pertanyaannya sekarang, apakah Pemerintah Aceh sudah menjalankan peran dan tanggung jawabnya selama ini, sebelum mengajukan revisi Qanun LKS? Atau jangan-jangan Pemerintah Aceh mau lari dari tanggung jawab,” ujar Nasrul Zaman, Senin (5/6/2023).

Karena, lanjut Nasrul kesannya Qanun LKS saat ini sepertinya qanun yang tidak diharapkan atau kurang disukai kehadirannya oleh Pemerintah Aceh sejak masa Gubernur Nova Iriansyah hingga Pj Gubernur Achmad Marzuki.