Perdamaian Aceh Masih Banyak Masalah, Badko HMI Surati Presiden
Redaksi
BANDA ACEH – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Aceh mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI Indonesia sebagai bentuk protes dan upaya dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat Aceh.
Badko HMI Aceh menilai perdamaian Aceh yang sudah terjadi selama 17 tahun sejak 15 Agustus 2005 silam tidak pernah menemukan sisi terbaiknya, kesejahteraan dan keadilan adalah dua hal mutlak yang seharusnya dimiliki masyarakat Aceh setelah perdamaian ditandatangani.
Ketua Umum Badko HMI Aceh Muhammad Attar mengatakan, pihaknya sebagai salah satu wadah pemuda di Aceh sadar bahwa betapa penting persoalan ini harus disuarakan, sebagai bentuk tanggung jawab untuk terwujudnya masyarakat adil makmur.
“Untuk itulah surat terbuka ini kami buat, selain untuk mewujudkan cita-cita yang makmur, surat ini juga sebagai alarm kepada pemimpin-pemimpin kami untuk dapat bangun dari tidurnya. Bangunlah, tidur kalian sudah cukup panjang!,” sebut Muhammad Attar, Kamis (22/6/2023).
Muhammad Attar menjelaskan poin-poin surat tersebut. Pertama, kesepakatan perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka akan berumur 18 tahun pada 15 Agustus 2023 mendatang. Tetapi butir-butir yang terkandung dalam nota tersebut dinilai belum berjalan dengan baik.
Poin kedua, konflik bisa saja selesai, letusan senjata boleh saja tidak terdengar lagi, perdamaian bisa saja menjadi cita-cita, tapi rakyat yang mati tidak mungkin kembali lagi. Trauma dan rasa kehilangan akan selalu terekam dengan baik di dalam memori masyarakat Aceh.
Hal ini jelas ketika melihat keberlangsungan hidup masyarakat Aceh yang sejak dulu hidup dalam keadaan tidak menguntungkan.
Persoalan konflik dan kemiskinan adalah masalah yang sampai hari ini masih berkelindan pada masyarakat Aceh dan akan terus berlanjut apabila, Presiden RI tidak memiliki kepekaan dan inisiatif untuk menyelesaikannya.
Ketiga, masih banyak masyarakat Aceh yang sulit untuk makan teratur atau membaca dan menulis dengan baik. Aceh menjadi daerah yang sudah dua kali duduk di peringkat tertinggi kemiskinan di Pulau Sumatera meski sudah cukup banyak uang yang datang kemari dengan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus).
