Proyek Mangkrak dan Dugaan Persekongkolan Tender di BP2JK Aceh Akan Dilapor ke KPK
Perihal ketiga, tambah Mahmud, Pokja Pemilihan pada BP2JK Aceh dengan berani mengangkangi aturan dengan menetapkan PT FATA PERDANA MANDIRI sebagai pemenang tender paket Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Meulaboh yang bersumber dari APBN 2024 dengan Nilai Penawaran Rp 34.394.783.000.
Padahal, diketahui bahwa PT FATA PERDANA MANDIRI tidak memenuhi syarat SBU dimana Sertifikat Badan Usaha SI 001 KBLI 2017 sudah habis masa berlaku sejak tanggal 14-01-2022, SBU BS 010 KBLI 2020 Sub klasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air status Sertifikasi Badan Usaha (SBU) nya sudah dibekukan atau dicabut sejak tanggal 07-09-2023.
Sehingga dapat dilihat bahwa BP2JK Aceh dengan berani mengangkangi aturan dan menetapkan perusahaan pemenang yang SBU-nya sudah mati.
“Ini bukan persoalan kesalahan evaluasi biasa, namun adanya indikasi persekongkolan dalam proses pelelangan. Sehingga harus diusut lebih lanjut kenapa Pokja BP2JK Aceh dengan beraninya melanggar aturan dan memenangkan perusahaan yang SBU nya sudah kadaluarsa,” sebutnya.
Kata Mahmud, hal keempat yang tak kalah penting yakni terkait adanya indikasi tidak dikembalikannya oleh BP2JK Aceh jaminan sanggah banding sebesar Rp 2,9 miliar pada paket Peningkatan Struktur Jalan dan Pembangunan Jembatan Ruas Geumpang – Pameu Pagu Anggaran Rp 295 miliar.
Dia menguraikan, Paket Peningkatan jalan dan Pembangunan Jembatan Ruas Geumpang Pameu dimenangkan PT PERAPEN PRIMA MANDIRI Nilai Penawaran Rp 236.358.719.200
Dalam proses tender paket ini mendapat sangahan dari PT PP Persisi (Persero).
Pokja Pemilihan menolak sanggahan dan Sanggah banding yang diajukan oleh PT PP Persisi (Persero) juga ditolak oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
Dalam jawaban sanggah banding yang dikeluarkan oleh KPA yang ditujukan kepada Direktur PT PP Persisi Tbk nomor surat HM.05.03/Bb1.PJN.III/2022 tanggal 26 Juli 2022 perihal Tanggapan Sanggah Banding.
Poin 3 kesimpulan akhir disebutkan segala konsekuensi terkait Sanggah Banding sesuai IKP.BAB III Nomor 35 Sanggah banding poin 35.1.4 menyatakan Pokja Pemilihan atau yang diberikan kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetor ke Kas Negara, jika sanggah banding ditolak atau tidak diterima.
