Tolak Politik Uang, Muzakarah Ulama Aceh Barat Keluarkan Tujuh Rekomendasi

MEULABOH— Pengurus Wilayah Himpunan Ulama Dayah Aceh (PW HUDA) Aceh Barat menggelar Muzakarah Ulama Dayah se-Aceh Barat, di Sekretariat HUDA Aceh Barat, Dayah Madinatuddiniyah Al-Munawarah, Desa Marek, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat, Ahad (14/1/2024).

Kegiatan Muzakarah tersebut, menghadirkan pemateri sejumlah ulama kharismatik Aceh yang menyampaikan dukungannya terhadap Pemilu Damai 2024 dan menolak politik uang.

Adapun Pemateri Muzakarah Ke-II PW HUDA Aceh Barat Menuju Pemilu Damai 2024, Abu H Mahmuddin Usman (Ketua Majelis Syuyukh HUDA Aceh Barat), Tgk HM Yusuf A. Wahab (Ketua Umum PB HUDA Aceh), Tgk H Faisal Ali (Ketua MPU Aceh), Abu H Yazid Al Yusufi Abu H Abdul Rani Adian (moderator), Abu H Abdurrahman Amin (Ketua PW HUDA Aceh Barat).

Acara Muzakarah Ke-II PW HUDA Aceh Barat menuju Pemilu Damai 2024 di hadiri Pj Bupati Aceh Barat Mahdi Effendi, Kapolres Aceh Barat diwakili Kasat Binmas Polres Aceh Barat, Dandim 0105/Aceh Barat diwakili Danramil Kaway XVI, Danrem 012/TU diwakili Pasiter Korem 012/TU, Ketua MPU Aceh Barat, Ketua MAA Aceh Barat, tokoh Pimpinan Dayah Aceh Barat, Para Pimpinan Partai di Aceh Barat, Calon Legislatif DPRK Aceh Barat, para santri.

Diakhir acara, peserta muzakarah melakukan Deklarasi Pemilu Damai tahun 2024 mengimbau seluruh lapisan masyarakat Aceh Barat untuk melawan politik uang, penyebaran berita hoaks dan tolak kampanye hitam serta ujaran kebencian.

Ada tujuh rekomendasi yang disepakati ulama pada muzakarah yang berlangsung satu hari ini.

Pertama, meminta kepada Pj Bupati Aceh Barat menginstruksikan kepada para camat dan keuchik untuk menyosialisasikan secara masif fatwa keharaman dan larangan politik uang dengan memasang baliho di setiap dusun, masjid dan tempat keramaian dengan menyertakan pesan-pesan Agama yang menekankan nilai-nilai taqwa dan integritas dalam proses pemilihan.

Kedua, ulama meminta kepada Pemerintah Aceh Barat untuk lebih aktif bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Aceh Barat, dan organisasi atau lembaga keagamaan lainnya guna mengintensifkan upaya sosialisasi fatwa keharaman politik uang.