Tolak Politik Uang, Muzakarah Ulama Aceh Barat Keluarkan Tujuh Rekomendasi

Ketiga, meminta kepada Pemerintah Aceh Barat dan Penyelenggara Pemilu untuk melindungi saksi yang melaporkan tindak pidana politik uang, sehingga dapat meningkatkan keberanian masyarakat dalam berbicara dan memberikan informasi.

Rekomendasi keempat, ulama meminta penyelenggara pemilu di Aceh Barat untuk lebih serius menyosialisasikan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Keharaman Politik Uang Dan Larangan Politik Uang yang Tertuang pada Pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kelima, ulama mengimbau para Teungku dan Da’i di Aceh Barat untuk memanfaatkan mimbar-mimbar Jum’at, majelis taklim, pengajian dan ceramah agama untuk menyampaikan pesan anti-politik uang secara terus menerus dan mensosialisasikan larangan politik uang dan fatwa MPU Aceh nomor 3 tahun 2014 tentang keharaman politik uang.

Rekomendasi keenam mendorong seluruh lapisan masyarakat Aceh Barat untuk memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook untuk secara terus menerus mensosialisasikan fatwa keharaman dan larangan politik uang.

Ketujuh, ulama dalam rekomendasinya meminta kepada semua masyarakat Aceh Barat yang menjunjung tinggi ajaran Islam untuk menghindari politik uang sesuai dengan aturan negara dan hukum agama. (IA)