Plt Sekda Aceh Dorong Penyelarasan Kebijakan Fiskal Nasional dan Daerah
INFOACEH.NET, BANDA ACEH – Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Diwarsyah menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan fiskal nasional dan daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Diwarsyah saat membuka Lokakarya Penyelarasan Kebijakan Fiskal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Regional dan KUA-PPAS Bagi Pemerintah Aceh Dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh, yang digelar di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Rabu, 30 Oktober 2024.
“Lokakarya itu sangat penting untuk memastikan keselarasan KUA-PPAS dengan KEM-PPKF, sehingga dapat meningkatkan sinergi antara kebijakan fiskal nasional dan daerah yang lebih terarah,” ujar Diwarsyah.
Muhammad Diwarsyah menekankan sinergi ini sangat penting untuk mencapai target kinerja makro daerah, pendanaan program prioritas, pemenuhan belanja wajib, serta penyesuaian arah pelaksanaan anggaran di Aceh.
Ia juga mengingatkan kebijakan fiskal harus selalu berorientasi pada kepentingan publik, termasuk pemulihan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, penurunan kesenjangan sosial, serta penciptaan lapangan kerja.
“Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah daerah diharapkan fokus pada belanja wajib, alokasi anggaran mandatori, dan pemenuhan target pelayanan minimal, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025,” ujar Diwarsyah.
Diwarsyah menegaskan pentingnya kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan legislatif serta pemahaman mendalam mengenai regulasi terkait.
“Agar kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara tepat dan konsisten,” ujarnya.
Sementara itu, Direktor Implementasi Program SKALA, Theodore Weohau, menjelaskan bahwa Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) merupakan kemitraan antara pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang bertujuan mendukung pengentasan kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antardaerah melalui kebijakan yang lebih efisien dan efektif.
Program ini berlangsung sejak tahun 2023 lalu hingga 2030 mendatang, di beberapa provinsi termasuk Aceh.
