Kajati Aceh dan Tim 9 Gelar Rakor, Bahas Silpa Dana Otsus Hingga Kasus Narkotika
BANDA ACEH — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Bambang Bachtiar SH MH menggelar pertemuan dengan tim 9 yakni pimpinan instansi vertikal di Aceh yaitu BI, OJK, Kanwil Ditjen Bea Cukai, Kanwil Ditjen DJPb, Kanwil DJKN, Kanwil Ditjen Pajak, BPS, BPK dan BPKP.
Pertemuan rapat koordinasi berlangsung pada Kamis (24/3) sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di ruang rapat Kajati Aceh.
Hadir dari pihak Tim 9 yaitu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Achris Sarwani, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh Yusri, Kepala Perwakilan BPKP Aceh Indra Khaira Jaya, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Aceh Imanul Hakim, Kakanwil DJKN Aceh Syukriah HG, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Aceh Isnu Irwantoro, dan Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS Aceh Mohamad Irawan
Dalam pertemuan tersebut dari pihak Kejati Aceh hadir antara lain Asisten Intelijen, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara,
Asisten Pembinaan, Asisten Tindak Pidana Umum dan Asisten Tindak Pidana Khusus.
Dalam pertemuan tersebut dibahas isu-isu strategis yang terjadi saat ini khususnya yang terjadi di Aceh, mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan hasil yang diharapkan.
Masing-masing Anggota Tim 9 menyampaikan bahan dan materi sesuai kewenangannya.
Dalam pertemuan tersebut masing-masing dari Tim 9 yang hadir menyampaikan materinya dan terjadi dialog tanya jawab.
Materi pertama dimulai dari Kepala Perwakilan BPKP Aceh yang menguraikan tentang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada Pemerintah Aceh, padahal Aceh sangat membutuhkan dana untuk pembangunan di Aceh.
Dan untuk itu akan dicarikan akar masalah penyebab terjadinya pengembalian Silpa dana Otsus tersebut.
Selanjutnya anggota tim 9 lainnya menyampaikan materinya yang membahas isu-isu strategis seperti tentang aset tanah negara, perputaran uang di Aceh yang sangat konsumtif, sedangkan perbelanjaannya dilakukan di luar Aceh.
BPS menyatakan siap memberikan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan, juga dibahas tingginya tingkat kejahatan khususnya tindak pidana narkotika berupa ganja dan sabu yang saat ini sangat tinggi peningkatannya di Aceh.
