MK Kabulkan Gugatan Ferdiansyah-Isa di Pilkada Sabang
Infoaceh.net, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan sengketa hasil Pilkada Kota Sabang yang diajukan oleh pasangan calon (Paslon) Wali Kota/Wakil Wali Kota Nomor Urut 03 Ferdiansyah-Muhammad Isa dengan nomor perkara 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025.
Keputusan sela atau dismissal tersebut dibacakan dalam sidang lanjutan sengketa hasil pemilihan kepala daerah pada Selasa, 4 Februari 2025 di gedung MK, Jakarta.
Dengan putusan sela ini, Majelis Hakim Konstitusi menerima permohonan Paslon nomor urut 03, dan dilanjutkan sidang ke pembuktian.
Kuasa hukum Paslon Ferdiansyah-Isa, Fadjri SH menyatakan keputusan sela ini semakin memperkuat peluang kliennya untuk memenangkan gugatan di MK.
“Dengan putusan sela ini, kami semakin yakin Paslon Nomor Urut 03 dapat memenangkan permohonannya di MK,” ujar Fadjri, Rabu (5/2).
Lebih lanjut Fadjri mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan serangkaian langkah lanjutan dalam proses pembuktian. Pihak pemohon akan menyiapkan alat bukti untuk memenangkan gugatan ini.
“Kita juga sudah mempersiapkan saksi-saksi dan ahli untuk memperkuat permohonan Paslon Nomor Urut 01,” sebutnya.
Ia juga optimis keputusan MK nantinya akan ada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Sabang.
Seperti diketahui, pasangan calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Sabang Nomor Urut 03 Ferdiansyah-Muhammad Isa mendalilkan adanya pelanggaran terkait tata cara pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 6 TPS.
Pilkada wali kota Sabang sendiri diikuti tiga pasangan calon, yang hasilnya adalah pasangan calon nomor urut 01 (2.504 suara), pasangan calon nomor urut 02 Zulkifli Adam-Suradji (9.786 suara), dan pasangan calon nomor urut 03 (9.672 suara).
Pemohon dalam pokok permohonannya, pelaksanaan dan penghitungan suara di Pilwalkot Sabang banyak ditemukan pelanggaran, kelalaian, hingga pengabaian yang dilakukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas TPS (PTPS) yang bertugas.
Adanya pelanggaran, kelalaian, hingga pengabaian tersebut, membuat Pemohon menekankan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024.
