Saksi Bustami-Fadhil Tolak Teken Hasil Rekapitulasi Suara Pilgub yang Menangkan Mualem-Dek Fad
Infoaceh.net, Banda Aceh — Saksi pasangan calon gubernur/wakil gubernur Aceh nomor urut 01 Bustami Hamzah-Fadhil Rahmi menolak menandatangani D-Hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang memenangkan paslon nomor urut 02 Muzakir Manaf-Fadhlullah.
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh telah menetapkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub) Aceh 2024 dalam rapat pleno terbuka KIP Aceh di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ahad (8/12/2024).
Rapat pleno diikuti KIP Aceh, KIP dari 23 kabupaten/kota, Panwaslih Provinsi Aceh dan panwaslih dari 23 kabupaten kota serta saksi pasangan calon. Serta dihadiri tin pemantau dan tamu undangan lainnya.
Dalam rapat pleno tersebut, KIP Aceh menetapkan paslon nomor urut 01 Bustami-Fadhil meraih sebanyak 1.309.375 suara (46,73 persen). Serta pasangan nomor 02 Mualem-Dek Fad mendapatkan sebanyak 1.492.846 suara (53,27 persen)
Dalam rapat pleno tersebut, saksi paslon nomor urut 01 tidak menandatangani hasil rekapitulasi tersebut karena menyampaikan keberatan terhadap hasil di Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, dan Kota Lhokseumawe.
Koordinator Tim Saksi Paslon 01, Budi Ardiansyah mengatakan, penolakan tersebut karena pihaknya melihat adanya anomali partisipasi pemilih yang tidak wajar atau tidak normal. Sehingga menimbulkan kecurigaan.
“Kita sudah menyampaikan baik lisan maupun tulisan kepada KIP Aceh aceh. Ada tiga kabupaten/kota yang kami tolak hasil rekapitulasi yaitu Aceh Utara, Aceh Timur dan Lhokseumawe,” kata Budi Ardiansyah, usai rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di gedung utama DPRA, Ahad, 8 Desember 2024.
Menurut Budi, penolakan tersebut sudah dilakukan dari tingkat TPS. Selain itu, saksi Paslon 01 juga mendapatkan ancaman dan Intimidasi.
“Penolakan khusus di Aceh Uttara sebenarnya sudah di tingkat TPS, cuma banyak ancaman dan intimidasi kepada saksi kita, kita hanya fokus di Kecamatan di PPK kita menolak di tiap-tiap Kecamatan,” sebutnya.
