MPU Anggap Syariat Islam Sedang ‘Covid’, Pemerintah Aceh Harus Tangani Serius
BANDA ACEH — Melihat dinamika pelaksanaan syariat Islam di Aceh saat ini, khususnya di kalangan remaja Aceh menjadi perhatian dan kekhawatiran semua pihak.
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk H Faisal Ali mengharapkan agar semua elemen dapat berkontribusi maksimal dalam menjalankan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.
Hal itu diutarakannya saat menerima kunjungan Asisten Pemerintan dan Keistimewaan Setda Aceh Dr M Jafar SH MHum dan Kepala Biro Hukum Setda Aceh Dr Amrizal J Prang SH LLM di ruang kerja Ketua MPU Aceh, Senin (31/7/2023).
Menanggapi hal itu, Ketua MPU Aceh yang akrab disapa Abu Faisal menjelaskan pihaknya hingga saat ini terus berupaya agar nilai-nilai syariat Islam terus dipertahankan.
Salah satunya dengan selalu mengeluarkan taushiyah kepada masyarakat melalui khutbah-khutbah jumat.
“Memang surat edaran ya selalu kita buat, taushiyah, anjuran kepada khatib-khatib. Tetapi sekarang masyarakat kita ini, anjuran, seruan, himbauan itu nampaknya tidak begitu signifikan lagi mempengaruhi perilaku-perilaku mereka,” sebutnya.
Abu Faisal juga menyarankan agar patroli Wilayatul Hisbah (WH) dijalankan lagi sebagaimana yang pernah dioperasionalkan dulunya dalam pengawasan penerapan syariat Islam di Aceh.
“Kita ingin memperkuat patroli WH dengan cara-cara yang persuasif, misalnya WH ini setiap saat keliling kota untuk memberi tahu tidak boleh ini, tidak boleh itu,” tegas Abu Faisal.
Dirinya juga berharap agar Peraturan Gubernur yang telah ada perlu ditinjau kembali, Abu Faisal menyontohkan Pergub Aceh terkait larangan nongkrong di warung kopi hingga tengah malam.
Hal senada disahuti Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk H Hasbi Albayuni. Menurutnya WH perlu penambahan operasional dalam mengawal syariat Islam.
“Operasional mereka itu sangat minim, terutama untuk mobil-mobil patroli, mungkin mobil-mobil pemerintah yang sempat viral tempo hari itu bisa dipinjam pakai,” tambah Abi Hasbi.
Tambah Abi Hasbi, ibarat mobil ambulans yang banyak dari sumbangan pribadi-pribadi, maka untuk mobil patroli WH bisa saja diterapkan hal serupa.
Dirinya juga berharap agar “Pageu Gampong” dan Tim Amar Ma’ruf Nahi Munkar kembali dihidupkan.
Menanggapi hal serius ini, Wakil Ketua MPU Aceh Prof Dr Tgk H Muhibbuthabary MAg yang juga hadir dalam silaturrahim itu menyarankan agar ada konsep serius dalam penanganan Syariat Islam saat ini di Aceh.
“Ada semacam konsep penanganan, ini seperti kita tangani Covid-19 dulu, ini kita anggap saja bahwa sedang Covid, syariat Islam sedang Covid sekarang, sudah kenyataan. Jadi harus ada penangangan secara khas sesuai dengan kultur Aceh,” sebut Abon Muhib.
Abon Muhib menegaskan, semua Lembaga Keistimewaan yang ada di Aceh harus dilibatkan kembali dalam memaksimalkan pengawasan dan penerapan syariat Islam di Aceh.
“Kita libatkan kembali semangat baru lembaga-lembaga keistimewaan semua bergerak, tidak hanya MPU. Harus kita upayakan bersama-sama, kemudian juga ada lembaga pendidikan perguruan tinggi jadi ada semacam penanganan secara multi, seluruhnya kita libatkan,” tegas Abon Muhib dalam silaturrahim yang difasilitasi Plt Kepala Sekretariat MPU Aceh Drs Zulkarnaini MPd.
Menyahuti hal itu, Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Setda Aceh Dr M Jafar SH MHum menyampaikan akan meneruskan masukan-masukan dari Pimpinan MPU Aceh kepada Pj Gubernur Aceh dalam waktu dekat.
“Ini akan kami sampaikan kepada Pj Gubernur, kemudian nanti kita laksanakan rapat tim untuk menginventarisir masalah dan langkah penanganan ke depan,” sebutnya.
Turut hadir dalam silaturrahim itu, Ketua LPPOM MPU Aceh Thabrani SH MH dan Kasubbag Program Sekretariat MPU Aceh Abdurrauf ST MM. (IA)
