BANDA ACEH – Seluruh jajaran Pemerintah Aceh yang terlibat dalam Pengurus Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 wilayah Aceh, diingatkan untuk “Sedia Payung Sebelum Hujan” dengan segala persiapan penyelenggaraan PON yang hanya tinggal menghitung hari.
Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan lain sebagainya harus dipersiapkan sebaik mungkin.
Pesan tersebut disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Komjen Pol Tomsi Tohir Balauw, dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Tahun 2024 yang diselenggarakan di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Rabu (24/4/2024).
”Hampir setiap pelaksanaan PON selalu meninggalkan masalah. Saya berharap hal serupa tidak terjadi di Aceh. Karena itu, karena kegiatan ini belum berjalan, saya mengajak kita semua untuk ‘Sedia Payung Sebelum Hujan’ agar pelaksanaan PON di Aceh berjalan sukses. Baik sukses penyelenggaraan, Sukses Prestasi dan sukses administrasi,” ujar Tomsi Tohir.
Sebagaimana diketahui, saat ini berbagai persiapan PON XXI di Aceh terus dipacu, penyelesaian sejumlah venue juga terus dikerjakan, termasuk Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya, yang akan menjadi venue utama dan lokasi pembukaan PON XXI, yang nantinya secara resmi akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.
Kemarin, sesaat setelah tiba di Aceh, Irjen Kemendagri didampingi Pj Gubernur Bustami Hamzah dan Pj Sekda Aceh Azwardi Abdullah serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait lainnya, meninjau lokasi pengerjaan sejumlah venue yang ada di komplek Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya.
Tak hanya terkait PON, Tomsi juga memberi pengarahan terkait fungsi pengawasan, terutama pengawasan penggunaan anggaran yang melekat pada setiap Inspektur dan jajaran Inspektorat, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Tomsi mengutip pesan Presiden Jokowi, yang kerap mengingatkan banyaknya anggaran belanja daerah yang tidak optimal.
“Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berorientasi pada hasil, karena hingga saat ini masih banyak APBD yang dianggarkan untuk belanja pendukung, seperti honor, perjalanan dinas dan rapat, cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan belanja utama yang produktif.”
Karena itu, lanjut Irjen, sebagaimana pesan yang selalu disampaikan Mendagri, Inspektorat atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai tulang punggung dan garda terdepan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus terus bekerja lebih baik dan semakin baik.
Sementara Pj Sekda Aceh Azwardi Abdullah saat membacakan sambutan Pj Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas kunjungan Irjen Kemendagri serta pimpinan KPK RI di Bumi Serambi Mekah.
“Atas nama Pemerintah Aceh, kami mengucapkan selamat datang di Aceh kepada Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, beserta Pimpinan KPK RI. Semoga kunjungan ini semakin menguatkan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Bumi Serambi Mekkah ini,” ujar Azwardi.
Untuk diketahui, sebelumnya Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah juga hadir dalam kesempatan ini karena akan memberikan sambutan, namun karena harus menghadiri undangan Presiden di Jakarta, Pj Gubernur lebih dulu meninggalkan lokasi acara dan langsung bertolak ke Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Sekda Aceh mewakili Pj Gubernur Aceh menerima Sertifikat Apresiasi dari Kepala Perwakilan BPKP Aceh atas keberhasilannya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3, Manajemen Risiko Indeks (MRI) Level 3, serta Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Level 3. (IA)